Noice Logo
Masuk
Masuk
Go Back
Ruang Publik

Ruang Publik

1412 EPISODE · 227 SUBSCRIBERS

Perbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Hadir juga di 100 radio jaringan KBR se-Indonesia. Kunjungi kbrprime.id untuk mendengarkan berbagai podcast menarik produksi KBR.

Subscribe
Episode
Terbaru
See More
coin icon

0 Coin

Desak Penindakan Tegas Kasus Kekerasan Seksual Kapolres Ngada

Desak Penindakan Tegas Kasus Kekerasan Seksual Kapolres Ngada

Ruang Publik

Seruan penindakan tegas terhadap Kapolres Ngada nonaktif Fajar Widyadharma Lukman terus menguat. Ia diduga melakukan perbuatan keji, mencabuli tiga anak, memvideokannya, kemudian mengunggahnya ke situs porno Australia. Polda NTT menyebut sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, tetapi belum menetapkan Fajar sebagai tersangka. Ia juga belum dicopot dari jabatannya. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, melalui keterangannya kepada KBR, menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Terlebih pelakunya adalah aparat hukum, sehingga mestinya ditindak lebih tegas. Saban tahun, tiap 8 Maret, kita memperingati Hari Perempuan Sedunia. Namun, di sisi lain, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak perempuan terus terjadi. LSM Kontras mencatat polisi merupakan salah satu pelaku, yang kasusnya mencapai 18 kasus pada 2022. Bagaimana mendesak penindakan hukum yang tegas, adil, dan transparan atas kasus Kapolres Ngada? Apa dampak penanganan kasus ini terhadap upaya memutus rantai kekerasan terhadap anak? Bagaimana memastikan kehadiran negara dalam perlindungan anak? Kita bincangkan bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M. Choirul Anam. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

50 Menit
CheckAdd to QueueDownload
coin icon

0 Coin

Mencermati Arah Sekolah Rakyat

Mencermati Arah Sekolah Rakyat

Ruang Publik

Sekolah Rakyat (SR) segera hadir pada Juli 2025 mendatang di 53 lokasi. Anggaran operasional tiap SR disiapkan Rp100 miliar. Program ini dikomandoi Kementerian Sosial untuk memutus rantai kemiskinan, dengan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kemensos sudah membentuk tim formatur Sekolah Rakyat yang melibatkan dua kampus, yakni Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Sejumlah daerah sudah menyatakan kesiapan membangun SR. Misalnya Kota Bekasi, Jawa Barat yang percaya diri meluncurkan Sekolah Rakyat pada Juli mendatang. Demikian juga dengan Pemprov Jawa Timur yang menyediakan 5 hektare lahan untuk SR. Jatim tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 3,9 juta jiwa berdasarkan data BPS per Maret 2024. Namun, hingga kini baru secuplik informasi yang diketahui tentang detail penyelenggaraan Sekolah Rakyat, misalnya, konsep SR yang bakal dibuat serupa sekolah asrama (boarding school) agar siswa lebih fokus belajar dan mendapat asupan gizi yang cukup. Mulai bermunculan pertanyaan di publik tentang implementasi SR. Ini tentu mengingatkan dengan Sekolah Rakyat di era kolonial. Apakah sama atau berbeda? Mengapa memilih nama Sekolah Rakyat? Bagaimana dengan kurikulumnya? Apa saja tantangan dan potensi dampak yang harus diwaspadai? Apakah SR merupakan solusi persoalan kemiskinan di negeri ini? Kita bincangkan bersama Tim Sekolah Rakyat Unesa dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Martadi dan Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Itje Chodidjah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

51 Menit
CheckAdd to QueueDownload
Buka semua fitur dengan download aplikasi Noice
Kunjungi App