Ruang Publik

DPR Diam-Diam, Buru-Buru Ingin Ketok Palu RUU TNI?

Ruang Publik

DPR kian kencang dikritik karena ngotot melanjutkan pembahasan RUU TNI, terkesan terburu-buru dan tertutup. Gelagat ini tercium karena rapat Panitia Kerja RUU TNI pada Jumat lalu, digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta. Rapat di hotel mewah juga disoal sebab tidak sejalan dengan efisiensi anggaran. Salah satu poin bahasan yang berkembang dalam rapat adalah jumlah kementerian/lembaga yang bisa diisi TNI aktif, bakal bertambah dari 10 menjadi 16. Gelagat wakil rakyat yang tidak transparan dan minim pelibatan publik ini mengundang respons keras dari masyarakat sipil. Sejumlah aktivis KontraS menggeruduk ruang rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont. Aksi ini berujung pelaporan ke polisi oleh satpam hotel berinisial RYR. Selain itu, kantor KontraS juga didatangi orang tak dikenal. Apakah pemolisian aktivis KontraS bentuk kriminalisasi? Mengapa RUU TNI terus menuai penolakan?Apa dampak yang paling kentara jika pasal-pasal kontroversial lolos diketok? Kita bincangkan bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Muradi dan Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Rilis APBN KiTa Molor, Kinerja Tekor

Ruang Publik

Akhirnya setelah hujan kritik, Kementerian Keuangan merilis APBN edisi Januari dan Februari 2025, dalam konferensi pers, pada Kamis (13/3). Padahal, biasanya, laporan APBN Kinerja dan Fakta atau APBN KiTa dipublikasikan di pekan kedua atau ketiga bulan berikutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih APBN Januari sengaja ditunda karena data keuangan negara di awal tahun masih sangat belum stabil, salah satunya terkait implementasi efisiensi anggaran. Keterlambatan ini bukan pertama kali di era Presiden Prabowo, sebelumnya juga terjadi saat edisi Oktober 2024, usai pelantikan. Padahal, transparansi merupakan hal esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari sisi kinerja, terungkap APBN tekor alias defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025. Dalam kurun empat tahun, ini defisit pertama di awal tahun. Kinerja pajak pun anjlok 30% per Februari 2025. Apa yang bisa dibaca dari molornya rilis APBN KiTa di era Prabowo? Bagaimana menilai kinerja APBN yang tekor? Apa yang harus segera dibenahi pemerintah? Masih relevankah target pertumbuhan ekonomi 8 persen? Kita bincangkan bersama Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Ruben Hutabarat dan Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Desak Penindakan Tegas Kasus Kekerasan Seksual Kapolres Ngada

Ruang Publik

Seruan penindakan tegas terhadap Kapolres Ngada nonaktif Fajar Widyadharma Lukman terus menguat. Ia diduga melakukan perbuatan keji, mencabuli tiga anak, memvideokannya, kemudian mengunggahnya ke situs porno Australia. Polda NTT menyebut sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, tetapi belum menetapkan Fajar sebagai tersangka. Ia juga belum dicopot dari jabatannya. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, melalui keterangannya kepada KBR, menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Terlebih pelakunya adalah aparat hukum, sehingga mestinya ditindak lebih tegas. Saban tahun, tiap 8 Maret, kita memperingati Hari Perempuan Sedunia. Namun, di sisi lain, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak perempuan terus terjadi. LSM Kontras mencatat polisi merupakan salah satu pelaku, yang kasusnya mencapai 18 kasus pada 2022. Bagaimana mendesak penindakan hukum yang tegas, adil, dan transparan atas kasus Kapolres Ngada? Apa dampak penanganan kasus ini terhadap upaya memutus rantai kekerasan terhadap anak? Bagaimana memastikan kehadiran negara dalam perlindungan anak? Kita bincangkan bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M. Choirul Anam. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mencermati Arah Sekolah Rakyat

Ruang Publik

Sekolah Rakyat (SR) segera hadir pada Juli 2025 mendatang di 53 lokasi. Anggaran operasional tiap SR disiapkan Rp100 miliar. Program ini dikomandoi Kementerian Sosial untuk memutus rantai kemiskinan, dengan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kemensos sudah membentuk tim formatur Sekolah Rakyat yang melibatkan dua kampus, yakni Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Sejumlah daerah sudah menyatakan kesiapan membangun SR. Misalnya Kota Bekasi, Jawa Barat yang percaya diri meluncurkan Sekolah Rakyat pada Juli mendatang. Demikian juga dengan Pemprov Jawa Timur yang menyediakan 5 hektare lahan untuk SR. Jatim tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 3,9 juta jiwa berdasarkan data BPS per Maret 2024. Namun, hingga kini baru secuplik informasi yang diketahui tentang detail penyelenggaraan Sekolah Rakyat, misalnya, konsep SR yang bakal dibuat serupa sekolah asrama (boarding school) agar siswa lebih fokus belajar dan mendapat asupan gizi yang cukup. Mulai bermunculan pertanyaan di publik tentang implementasi SR. Ini tentu mengingatkan dengan Sekolah Rakyat di era kolonial. Apakah sama atau berbeda? Mengapa memilih nama Sekolah Rakyat? Bagaimana dengan kurikulumnya? Apa saja tantangan dan potensi dampak yang harus diwaspadai? Apakah SR merupakan solusi persoalan kemiskinan di negeri ini? Kita bincangkan bersama Tim Sekolah Rakyat Unesa dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Martadi dan Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Itje Chodidjah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id