Ruang Publik

Mengantisipasi Dampak Kenaikan Usia Pensiun

Ruang Publik

Di awal tahun, kalangan pekerja diguncang beberapa perubahan aturan. Setelah sempat dag-dig-dug dengan skema PPN 12 persen, kini para pekerja, terutama sektor formal, terusik dengan perubahan usia pensiun. Per 1 Januari 2025, usia pensiun naik menjadi 59 tahun. Ini kenaikan ketiga sejak 2015 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Aturan tersebut menetapkan usia pensiun bakal naik satu tahun setiap tahun hingga batas usia 65 tahun. Implikasi yang paling kentara adalah makin panjangnya usia pencairan manfaat program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bisa merugikan pekerja yang pensiun dini atau PHK dan tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Dampak apalagi yang mesti diwaspadai sebagai imbas aturan ini? Siapa saja yang bakal dirugikan? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi berbagai dampak buruk yang mungkin muncul? Kita bincangkan bersama Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ahli Lingkungan Bambang Hero Dikriminalisasi (Lagi), Apa Kabar Aturan Anti-SLAPP?

Ruang Publik

Ancaman kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan belum juga surut, meski jaminan perlindungan terus diperkuat. Aturan terbaru anti-SLAPP, baru tahun lalu dirilis melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 10. Setahun sebelumnya, juga sudah ada Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Kasus teranyar menimpa Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bambang Hero Saharjo, yang dilaporkan ke polisi oleh ormas Putra Putri Tempatan Bangka Belitung, dalam kapasitasnya sebagai ahli di pengadilan. Prof Bambang memberikan keterangan tentang kerugian negara dalam kasus timah. Prof Bambang berulang kali diundang sebagai ahli di berbagai kasus terkait kerusakan lingkungan. Berulang kali pula, ia dihadapkan dengan upaya kriminalisasi, padahal aturan perlindungan makin berlapis. Pejuang lingkungan memang banyak menjadi target kriminalisasi. Berdasarkan data WALHI 2024, ada 1.054 orang, di antaranya 28 perempuan dan 11 anak, diduga dikrimininalisasi lantaran memperjuangkan lingkungan serta ruang hidupnya. Mengapa pelaporan pada pegiat lingkungan masih terjadi meski sudah ada berbagai aturan anti-SLAPP? Bagaimana mendorong agar sosok seperti Prof Bambang Hero tak menjadi "langganan" kasus SLAPP? Kita bincangkan bersama Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof Bambang Hero Saharjo dan Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bersua dengan Buruh Septia, Korban Kriminalisasi UU ITE

Ruang Publik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menjadi momok bagi kelompok rentan, marjinal, dan terpinggirkan. UU ITE kerap dijadikan alat kriminalisasi karena banyak memuat pasal karet, meski sudah beberapa kali direvisi. Petaka itulah yang tengah menjerat Septia Dwi Pertiwi, eks buruh PT Hive Five. Ia dilaporkan mantan bosnya, Jhon LBF, atas tuduhan pencemaran nama baik, terkait cuitannya di X pada 2022. Septia mengungkap sejumlah pelanggaran ketenagakerjaan di Hive Five, seperti upah di bawah UMR, uang lembur yang tak dibayar, hingga pemotongan gaji sepihak. Septia dijerat Undang-Undang ITE tahun 2016, ia dituntut 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Rencananya pekan depan, bakal ada pembacaan vonis Septia. Kasus Septia menambah panjang daftar orang-orang yang dikriminalisasi dengan UU ITE karena menyampaikan pendapatnya di media sosial. Berdasarkan pemantauan SAFEnet, organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital, setidaknya tercatat 30 kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital pada periode Januari-Maret 2024. Seperti apa perjuangan Septia untuk mendapatkan keadilan? Adakah peluang Septia dibebaskan? Mengapa UU ITE meski sudah beberapa kali direvisi, masih dijadikan alat untuk membungkam kritik dan pendapat? Kita bincangkan langsung bersama dengan Septia Dwi Pertiwi dan Dosen Fakultas Hukum UGM, Herlambang P. Wiratraman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ganti Menteri Ganti Kebijakan, Kembalinya Era Ujian Nasional?

Ruang Publik

Belakangan Ujian Nasional (UN) menjadi topik perbincangan yang menarik. Pembahasan di publik terus bergulir sejak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti melempar sinyal kuat untuk menghidupkan kembali UN, di tahun ajaran 2025/2025. Menurutnya, UN penting untuk memetakan mutu pendidikan dan mengukur kemampuan pelajar secara individual. Sejak 2021, Ujian Nasional dihapus dan diganti dengan Asesmen Nasional di era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Artinya Asesmen Nasional baru berlangsung sekitar tiga tahun, ibaratnya seumur jagung, jika dibandingkan dengan UN yang sudah puluhan tahun. Penghapusan UN ketika itu juga melewati perdebatan alot antara kalangan yang pro dan kontra. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjanjikan bahwa UN mendatang bakal menggunakan sistem evaluasi baru, yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Apakah menghidupkan kembali UN adalah langkah tepat dan bijak? Bagaimana dengan nasib Asesmen Nasional? Apakah UN masih relevan dengan tantangan zaman di masa mendatang? Kita akan membincangkan hal ini bersama Iwan Pranoto, Pengajar Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Dudung Abdul Qodir, Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id