Noice Logo
Masuk

Yang Dihasilkan dari KTT G20 Kemarin

24 Menit

Yang Dihasilkan dari KTT G20 Kemarin

17 November 2022

Tugas Indonesia sebagai tuan rumah puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah usai. Trus, Apa sih hasilnya? Forum para pemimpin dunia yang digelar di Nusa Dua Bali pada 15-16 November kemarin sebagai puncaknya, akhirnya menghasilkan kesepakatan. Dalam G20 Bali Leaders Declaration atau komunike itu, pemimpin-pemimpin dunia itu menyerukan penghentian perang tanpa syarat. Pasalnya, perang ini menimbulkan penderitaan manusia yang luar biasa. Invasi Rusia ini juga menyebabkan kerentanan dan ketidakstabilan ekonomi global. Akibatnya pertumbuhan ekonomi terhambat, inflasi meningkat, rantai pasokan terganggu, krisis energi, pangan hingga kuatnya isu risiko stabilitas ekonomi. Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan agar forum pertemuan negara-negara G20 yang berlangsung di Bali ini tidak boleh gagal. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di hadapan delegasi yang hadir, antara lain Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Saat KTT G20 berlangsung, perang antara Rusia Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu memang belum juga berakhir. Masih tegangnya geo politik dunia membuat Indonesia tak yakin pertemuan G20 bisa menghasilkan komunike Bersama. Jauh hari, Menko Mairinves Luhut Binsar Pandjaitan tidak mempersoalkan komunike atau kesepakatan bersama G20 tak lahir di Bali. Sementara bagi Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, KTT G20 di Indonesia bakal jadi yang tergelap sepanjang sejarah, jika tak mampu menciptakan komunike bersama yang bisa memberi arahan bagi solusi masalah global. Ia menyebut Indonesia sebagai tuan rumah harus bisa mendorong terjadinya kesepakatan tersebut. Lantas, Seberapa penting hasil komunike ini? apa kekuatannya? Apa yang perlu ditindak lanjuti oleh pemimpin-pemimpin negara, khususnya Indonesia dari hasil KTT G20 ini? Kita akan bincangkah hal ini bersama dengan Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komentar








Lihat episode lain
Buka semua fitur dengan download aplikasi Noice
Kunjungi App