DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Pengesahan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dilakukan pada rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 Selasa (6/12/2022).
Penolakan mewarnai proses dari penyusunan hingga pengesahan. Kelompok masyarakat sipil menganggap sejumlah pasal berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan demokrasi. Lalu apa saja pasal yang dinilai membatasi kebebasan kebebasan berekspresi tersebut?
Editor Podcast, Ardhi Rosyadi bersama Editor Katadata.co.id, Ira Guslina "mengunboxing" kitab undang-undang yang baru ini.
Anda dapat mendengarkan episode ini melalui aplikasi Spotify, Noice, Apple Podcast, Google Podcast dan Website Katadata Podcast.
