Nama Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Partai Prima menjadi sorotan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan yang mereka layangkan kepada Komisi Pemilihan Umum.
Dalam amar putusannya, hakim menyebut KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi senilai Rp 500 juta kepada Partai Prima.
Putusan lain yang kemudian menjadi kontroversi, pengadilan menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024. Masyarakatpun merasa bahwa putusan ini dekat dengan upaya penundaan pemilu.
Lalu bagaimana bola liar isu penundaan pemilu ini terjadi? Simak obrolan Ardhi bersama Editor Katadata.co.id, Ira Guslina
