Trending, Gimana Sentimen Netizen soal Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup

Belakangan, polemik sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup ramai jadi perbincangan, tak terkecuali di media sosial. Sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal yang diuji adalah mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Sistem proporsional terbuka adalah pemilih mencoblos lambang partai dan nama calon anggota legislatif. Mereka meminta MK mengganti sistem itu menjadi proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos lambang partai saja. Dengan sistem tertutup, calon legislatif jadi bergantung pada kehendak atau putusan partai. Polemik sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup itu mendapat respons dari berbagai elite partai politik. Dan, tak lepas juga mendapat reaksi dari netizen. Memangnya seberapa penting sih suara netizen terkait pemilu? Dalam diskusi virtual bertajuk "Netizen Menentukan Pemenang Pilpres 2024", hasil survey LSI Denny JA menunjukkan bahwa komunitas digital atau netizen jumlahnya sudah 50 persen lebih, khusus untuk pengguna Facebook. Bahkan untuk pengguna WhatsApp dan WhatsApp grup mencapai 60 persen. Ade Mulyana menyebut, dengan jumlah di atas 50 persen ini, maka dapat dikategorikan bahwa netizen merupakan kantong suara besar baru yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil Pemilu dan Pilpres 2024. Netizen sebagai kantong suara yang potensial ini sebelumnya tercermin dari Pemilu di Filipina, di mana Ferdinand Marcos Jr. berhasil memenangkan pemilu berkat kampanye digital yang masif. Mayoritas pemilih di Filipina itu berasal dari kalangan muda, hampir sama kondisinya seperti Indonesia. Lantas, Bagaimana edukasi dan literasi soal ini? Perlu gak sih ada edukasi, biar masyarakat paham pilihannya? Seberapa concern netizen soal ini? Sudahkah netizen paham betul pilihannya (perbedaan terbuka/tertutup)? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan pengamat media sosial, Enda Nasution. Simak juga pernyataan dari konstitusi.Tenaga Ahli KPU, Andika Pranata Jaya dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

creator-rss

What's Trending

126 Subscribers

Subscribe

Komentar

‌
‌
‌
‌

‌
‌
‌
‌

Kreator

Host

KBR Prime