Menyoal Rencana Pemerintah buat Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi

Pemerintah sedang menyiapkan langkah nyata untuk mengawasi dan mencegah tindak pidana korupsi. Salah satu langkah itu ialah dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai rapat dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri di Jakarta, awal pekan ini. Rapat itu membahas turunnya Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) belum lama ini. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia turun drastis. Peringkat Indonesia melorot dari 96 ke posisi 110 dari 180-an negara di dunia. Di tingkat ASEAN, IPK 2022 Indonesia kalah jauh dibandingkan Malaysia, Timor Leste dan Vietnam. Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Wawan Heru Suyatmiko mengatakan, capaian IPK 2022 itu merupakan skor terendah sepanjang reformasi. Menurutnya, indikator ekonomi memunculkan tantangan besar, antara profesionalitas perusahaan dalam menerapkan sistem antikorupsi dengan kemudahan investasi yang diberikan negara. Presiden Joko Widodo lantas merespons anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia serta mengatakan laporan Transparansi Internasional itu akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Lantas, bakal efektifkah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nantinya? Soal hal ini kita akan bincangkan bersama dengan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yuris Rezha. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

creator-rss

What's Trending

126 Subscribers

Subscribe

Komentar

‌
‌
‌
‌

‌
‌
‌
‌

Kreator

Host

KBR Prime