Implikasi penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu penyesuaian tarif PPN yang semula 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 dan mulai 1 Januari 2025 naik lagi menjadi 12%. Apa saja latar belakang dan manfaatnya? mari simak obrolan kami.

Hai #kawanpajak Kini Mosewelas Podcast hadir kembali menemani #kawanpajak dimanapun anda berada, yang akan membawakan informasi terkait Fasilitas Pengembalian Pendahuluan. Jadi, jangan lupa join Live kami ya, melalui Spotify kesayanganmu. Jalan – jalan ke Bakauheni Melihat kapal putar haluan Yuk simak podcast kali ini Dalam bahasan Fasilitas pengembalian pendahuluan

Bagi Pegawai Tetap dan Tidak tetap yang bekerja pada Pemberi Kerja tertentu mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP. Pemberi Kerja tertentu tersebut sesuai dengan KLU pada Lampiran PMK 10 Tahun 2025 Cek pemenuhan kriteria Buatkan Bukti Potong PPh 21 bagi yang memenuhi kriteria untuk seluruh Masa Pajak Januari - Desember 2025 Laporkan pada SPT Masa PPh 21

Mulai tanggal 1 Januari 2025, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pembuatan Faktur Pajak dilakukan menggunakan Coretax DJP. PER-11 Tahun 2025 hadir dalam rangka memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan, dan melaksanakan pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Secara khusus, podcast kali ini membahas ketentuan yang terkait dengan Faktur Pajak dalam rangka implementasi Coretax DJP. Happy listening!

Aspek Perpajakan Emas berdasarkan PMK 48 TAHUN 2023 tentang Tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan

PMK 13 Tahun 2025

Hai #kawanpajak dimanapun anda berada Yuk ikuti keseruan obrolan kami di Mosewelas Podcast KPP Madya Semarang, yang akan berbagi informasi tentang “Keunggulan Coretax Administration System (CTAS)”. Catat tanggalnya dan simak obrolannya. Cek infografis di atas untuk informasi lebih lanjut.

Hai #kawanpajak Kini Mosewelas Podcast hadir kembali menemani #kawanpajak dimanapun anda berada, yang akan membawakan informasi terkait Insentif Pajak Mobil Listrik Tahun 2024. Jadi, jangan lupa join Live kami ya, melalui Spotify kesayanganmu. Indonesia negeri kaya raya Memiliki tempat wisata yang eksotik Yuk simak podcast kali ini ya Dalam bahasan Insentif Pajak Mobil Listrik See You …✨✨

Halo #kawanpajak Kali ini kita mau ngobrol bareng pejabat pemeriksa lho... Tentang apa ya kira-kira? Penasaran aja atau penasaran banget? Skuy simak obrolan kami di Spotify KPP Madya Semarang @ mosewelas podcast. Psst... Sekalian deh follow spotify kami.. kamu yang terpilih, akan kami kirim souvenir menarik!!

Proses penilaian saat ini sudah familiar menentukan NOP PBB dalam rangka Penetapan NJOP utamanya pada sektor P3. Sektor P3 yang dimaksud antara lain Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan ditambah sektor lainnya sebagai contoh perikanan. Kedepannya proses penilaian akan dikembangkan untuk Menentukan Nilai Harta Berwujud, Harta Tidak Berwujud, dan Bisnis. Kawan Pajak tertarik untuk tahu lebih jelas? Yuk dengarkan podcast kami episode ini.